Kediri (beritajatim.com) – Sedikitnya 50 orang guru Taman Kanak-Kanak (TK) dari total 2.000 orang guru TK yang berasal berbagai sekolah TK di Kabupaten Kediri mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kediri jalan Soekarno Hatta Kediri.

Para guru meminta wakil rakyat agar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memberikan tunjangan insentif setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kediri sebesar Rp 867 ribu per bulan.

Ketua Forum Guru TK Se-Kabupaten Kediri Laili Kusuma Dewi mengatakan, selama ini tunjangan insentif yang diterima guru TK hanya berasal dari yayasan masing-masing dengan nominal yang amat sangat minim.

"Kami (guru TK) hanya menerima tunjangan sebesar Rp 100 hingga 150 ribu per bulan. Jumlah ini amatlah sangat minim sekali. Oleh karena itu, kami meminta dewan memfasilitasi keinginan kami untuk memperoleh tunjangan yang layak, sesuai UMK Kabupaten Kediri," kata Laili Kusuma, Jumat (5/2/2010)

Besaran tunjangan insintif yang diterima para guru TK selama ini, imbuh Laili, hamper sama antara guru TK yang berada di pusat pemerintahan dengan guru yang berada di daerah terpencil yang jumlahnya mencapai 8.000 lebih guru.

Oleh sebab itu, para guru ini mendesak kalangan dewan segera mendorong terciptanya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengatur pemberian tunjuangan kepada mereka.

Pengaduan guru TK ini ditemui langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Hasyim. Komisi D berjanji akan memperjuangkan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa itu.

"Kami sangat berharap dari pemerintah ada kebijakan. Kalau kita hitung-hitung berapa sih yang dibutuhkan, kan tidak terlalu banyak. Kalau guru-guru ini ada insentifnya, Rp 50-100 ribu, tentu hal itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah. Namun, tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Abdul Hasyim

Hasyim mengaku yakin jika Pemkab Kediri mampu mewujudkan keinginan para guru TK itu. Pasalnya, urusan pendidikan dianggap urusan yang paling urgen. Terlebih, ketika mengetahui bahwa para guru TK ini tidak memiliki pensiunan, dan hanya mengandalkan insentif saja

"Dewan akan mengawal itu (penciptaan perda), setalah ada pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bapak Bupati Kediri Ir Sutrisno,” terang Abdul Hasyim.[nng/ted]

---

Beritajatim.com, 5 Februari 2010